Paspor adalah identitas paling penting saat bepergian lintas negara. Tapi ada sebagian orang yang secara sah membawa dua paspor dari dua negara berbeda, istilah ini dikenal sebagai second passport atau kewarganegaraan ganda. Fenomena ini semakin relevan di era mobilitas global, terutama ketika kekuatan paspor dari satu negara tidak selalu cukup untuk membuka akses ke seluruh dunia.
Apa Itu Second Passport?
Second passport adalah paspor kedua yang dimiliki seseorang karena memegang kewarganegaraan di dua negara sekaligus, atau dikenal sebagai dual citizenship. Pemegang dua paspor berhak tinggal, bekerja, memiliki properti, dan memilih di kedua negara, namun juga menanggung kewajiban seperti pajak dan wajib militer di keduanya.
Siapa yang Boleh Memiliki Dua Paspor?
Ada beberapa jalur yang secara hukum memungkinkan seseorang memiliki second passport, mulai dari kelahiran hingga investasi. Jalur mana yang tersedia bergantung pada regulasi negara yang dituju, sehingga penting untuk memahami opsi yang relevan sebelum mengambil langkah.
Kelahiran (Birthright Citizenship)
Seseorang yang lahir di negara dengan sistem ius soli (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) secara otomatis bisa mendapatkan kewarganegaraan negara tersebut, meski orang tuanya berasal dari negara lain. Jika negara asal orang tua juga memberikan kewarganegaraan berdasarkan keturunan (ius sanguinis), anak tersebut bisa memiliki dua paspor sejak lahir.
Pernikahan dengan Warga Negara Asing
Menikah dengan warga negara dari negara lain membuka jalur naturalisasi di banyak negara. Di Inggris, pasangan warga negara Inggris dapat mengajukan naturalisasi setelah tinggal selama tiga tahun. Syarat dan durasi tinggal minimum berbeda-beda di setiap negara.
Naturalisasi setelah Tinggal Lama
Ini adalah jalur paling umum. Seseorang yang telah menetap di sebuah negara dalam kurun waktu tertentu dapat mengajukan kewarganegaraan melalui proses naturalisasi. Spanyol mensyaratkan sepuluh tahun tinggal, sementara Meksiko membutuhkan lima tahun residensi legal berturut-turut sebelum bisa mengajukan permohonan.
Keturunan atau Ancestry
Beberapa negara menawarkan jalur kewarganegaraan bagi mereka yang memiliki leluhur dari negara tersebut. Irlandia adalah contoh paling terkenal, di mana seseorang dengan orang tua atau kakek-nenek berkewarganegaraan Irlandia bisa mengajukan paspor Irlandia tanpa harus tinggal di sana. Italia memiliki program serupa berbasis keturunan.
Citizenship by Investment
Beberapa negara membuka jalur kewarganegaraan melalui investasi langsung. Grenada dan Saint Kitts & Nevis di Karibia adalah contoh yang paling dikenal, dengan program ini memungkinkan investor asing mendapatkan paspor dalam waktu relatif singkat setelah memenuhi persyaratan investasi minimum yang ditetapkan.
Keuntungan Memiliki Second Passport
Memiliki paspor kedua memberikan manfaat nyata yang melampaui sekadar kemudahan perjalanan, mulai dari akses destinasi yang lebih luas, fleksibilitas bekerja di luar negeri, hingga perlindungan saat situasi darurat di negara asal.
Akses Visa-Free yang Lebih Luas
Salah satu alasan paling kuat untuk memiliki second passport adalah memperluas akses perjalanan. Kekuatan paspor berbeda-beda secara signifikan. Berdasarkan Henley Passport Index 2025, Singapura berada di posisi teratas dengan akses visa-free ke 193 destinasi, diikuti Korea Selatan dan Jepang. Dengan menambahkan paspor dari negara yang lebih kuat, pemegang bisa menghemat waktu dan biaya pengurusan visa ke banyak negara.
Fleksibilitas Tinggal dan Bekerja
Kewarganegaraan ganda membuka hak untuk tinggal, bekerja, dan berbisnis di dua negara tanpa membutuhkan izin kerja khusus seperti yang diwajibkan bagi warga negara asing.
Perlindungan saat Situasi Darurat
Second passport berfungsi sebagai rencana cadangan. Saat krisis politik, bencana, atau situasi darurat menutup akses keluar dari satu negara, kewarganegaraan kedua bisa menjadi jalur evakuasi yang sah. Selama pandemi COVID-19, pemegang kewarganegaraan ganda memiliki fleksibilitas lebih besar untuk berpindah lintas negara ketika banyak perbatasan ditutup.
Akses ke Layanan Publik dan Pendidikan
Warga negara biasanya mendapat tarif khusus untuk pendidikan universitas dan akses ke layanan kesehatan publik. Kewarganegaraan di negara Eropa, misalnya, membuka akses ke sistem layanan kesehatan dan pendidikan dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibanding biaya yang dikenakan kepada warga asing.
Negara yang Tidak Mengakui Kewarganegaraan Ganda
Tidak semua orang bisa memiliki dua paspor secara legal. Jepang mengharuskan pemegang kewarganegaraan ganda memilih satu sebelum usia 22 tahun, Singapura melarang penuh bagi orang dewasa, dan China tidak mengakui kewarganegaraan ganda demi menjaga kesetiaan tunggal warganya. Bagi warga dari negara-negara ini, memiliki second passport berarti harus melepas kewarganegaraan asal.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengajukan Second Passport
Memiliki dua paspor membawa tanggung jawab tambahan yang sering kali tidak disadari sejak awal. Berikut beberapa hal penting yang perlu dipahami sebelum mengajukan permohonan.
-
Kewajiban pajak ganda: Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, mewajibkan warganya membayar pajak berbasis kewarganegaraan bukan domisili, sehingga warga negara AS tetap wajib lapor pajak meski tinggal di luar negeri
-
Wajib militer: Sejumlah negara memberlakukan wajib militer bagi warga negaranya, termasuk mereka yang baru memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi
-
Kewajiban penggunaan paspor yang tepat: Warga negara AS wajib menggunakan paspor AS saat masuk dan keluar dari wilayah Amerika Serikat, terlepas dari paspor lain yang dimiliki
-
Legalitas di negara asal: Pastikan negara asal mengizinkan kewarganegaraan ganda sebelum mengajukan permohonan, karena proses yang dilakukan tanpa pemahaman hukum yang tepat bisa berujung pada pencabutan kewarganegaraan asal
Second passport adalah alat mobilitas yang sah dan semakin banyak diminati, terutama di kalangan pelancong aktif dan profesional global. Namun keputusan untuk mengajukannya sebaiknya didahului dengan riset menyeluruh tentang regulasi di kedua negara yang terlibat, serta konsultasi dengan profesional hukum imigrasi.
